Layanan Kesehatan, Hak Setiap Keluarga?

Tak berlebihan jika dikatakan kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Namun ironisnya, tidak setiap orang mendapat kesamaan hak untuk mendapat layanan kesehatan yang baik. Mereka yang datang dari keluarga marjinal banyak mengalami kasus buruk ketika mereka datang membawa salah satu anggota keluarga yang ditolak pihak rumah sakit hanya karena soal biaya, padahal ancaman keselamatan jiwa sudah di depan mata.

Perlunya jaminan sosial kesehatan menjadi suatu hal yang tak dapat ditunda. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan kesehatan yang datang dari berbagai kalangan mengadakan sebuah panel diskusi bertajuk "Tinjauan dan Kaleidoskop Kesehatan" pada hari ini (18/12) di Jakarta. Bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan PT ASKES, Kementerian Kesehatan RI akan meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di awal tahun 2014 mendatang.

Untuk memperjuangkan hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga-keluarga marjinal, tidak semua pihak menyambut positif deregulasi pemerintah ini. Salah satunya, pihak rumah sakit swasta yang pesimis dengan dana pembiayaan kesehatan yang tidak sesuai dengan fasilitas kelas atas yang tersedia.

Peran yang adil dan seimbang antara BPJS Kesehatan dengan para pemberi layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan tak membuat JKN berjalan mulus. Namun, akankah sosialisasi JKN ini 'jalan di tempat'? Indikator yang paling sensitif bagi pencapaian akses kesehatan ini ditunjukkan oleh angka kematian ibu (AKI) yang masih tinggi, yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih tinggi dari target MDG 5 (102 per 100.000 kelahiran hidup). Ini artinya, masih banyak ibu-ibu hamil/bersalin yang meninggal karena tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. (Dian/Dok. M&B)